Brebes Pertahankan Kabupaten Peduli HAM

Brebes - Marka News. Kabupaten Brebes kembali mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2018. Bukti dari itu dengan diterimanya penghargaan untuk Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten Peduli HAM pada peringatan hari HAM sedunia ke-70 di Jakarta. Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Kepada Wakil Bupati  Brebes Narjo SH MH.

Narjo mengaku bangga dengan diterimanya penghargaan tersebut karena telah membuktikan kalau Pemkab Brebes mempedulikan hak hak dasar masyarakatnya. Termasuk masyarakat Brebes juga telah menghormati hak hak dasar sesamanya.

"Kami bangga dan menambah semangat masyarakat Brebes untuk sama sama peduli HAM," ucap Narjo usai menerima penghargaan di Griya Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jalan HR Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Narjo menerangkan, Kabupaten Brebes telah memenuhi hasil capaian atas parameter kepedulian HAM yakni hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak pekerjaan, hak atas perumahan dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. “Brebes mendapatkan nilai 87,98 atas 7 parameter tersebut,” tutur Narjo yang didampingi Plt Kepala Bagian Hukum Setda Brebes Moh Syamsul Haris SH MH yang turut mendampingi penerimaan penghargaan.

Perayaan peringatan hari HAM sedunia yang mengambil tema Sinergi Kerja Peduli HAM dibuka Wakil Presiden RI Yusuf Kalla (JK).  Dalam sambutannya, JK menyatakan saat ini pemerintah dalam mengucapkan salam memakai salam semua agama dan budaya. Menurut JK, upaya pemerintah untuk tidak membeda-bedakan warganya itu demi menjaga toleransi antar sesama manusia. "Yang penting kita harus jaga kehormatan, kalau sekarang pemerintah mengucapkan salam dari mulai Assalamual'aikum sampai Om Swastiastu, itu semuanya cara Indonesia menjaga toleransi," jelasnya.

Selain itu JK juga mengingatkan pentingnya menghargai hak asasi setiap manusia, "Kita harus saling menghargai satu sama lain sehingga setara. HAM juga sudah dibedakan antara hak dan apa kewajiban setiap orang, melaksanakan hak harus sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Menurutnya, pelanggaran HAM tidak hanya yang dlakukan aparat pemerintah tetapi juga masyarakat yang melawan pemerintah dengan memaksakan kehendak. Seperti kasus penembakan para pekerja dan TNI di Papua, itu pelanggaran HAM terhadap pekerjaan pemerintah. “Yang melanggar HAM yang melawan pemerintah jangan selalu pemerintah yang disalahkan. Harus obyektif untuk itu, pemerintah justru sering menjadi korban pelanggaran HAM,” tegasnya.

Indonesia juga memiliki andil besar dalam penegakan HAM karena sebagai pelopor peduli HAM lewat Konferensi Asia Afrika yang menjadikan Negara Negara Asia Afrika banyak yang merdeka, terbebas dari pelanggaran HAM yang berupa penjajahan. 

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, pemberian penghargaan kepada beberapa Kepala Daerah karena telah komitmen dan upayanya untuk memenuhi hak-hak dasar warga dan masyarakatnya. Terdapat 271 kabupaten/kota meraih kategori Peduli HAM, dan yang masuk kategori Cukup Peduli ada 75 Kabupaten/kota. “Tujuannya untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama dibidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan,” tukas Yasonna.

Menkumham juga menyampaikan sejumlah rencana yang akan dan telah dilakukan Kemenkumham. Rencana tersebut berupa peningkatan pelayanan publik hingga program kota peduli HAM. "Sebagai kordinator Sekretariat Bersama RANHAM (Rencana Aksi HAM), kami sampaikan apresiasi terhadap capaian aksi HAM oleh Pemerintah Daerah yang telah mencapai 75 persen, Harapannya pada akhir tahun 2018, Pemda terhadap pelaksanaan aksi HAM ini mencapai 100 persen," kata Yasonna. (Oka/Kartomo)

Subscribe to receive free email updates: