PNS Mensikapi Masih Maraknya Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan

Tegal – Marka News. Puluhan nelayan tradisonal yang tergabung dalam Perkumpulan Nelayan Sejahtera (PNS) Jawa Tengah Sabtu (20/10/2018) melalui ketuanya menyampaikan sikap bersama. Dalam pernyataan sikapnya ketua PNS Jawa Tengah, Warnadi memberi dukungan penuh pada pemerintah yang melarang beroperasinya alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan.   

Hal itu sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku di seluruh perairan Negara Kesatuan Republik Indosesia (NKRI), khususnya di wilayah perairan laut Kabupaten Tegal. Terhadap pelanggaran tersebut pemerintah, diharapkan  memberi tindakan tegas terhadap para pelaku yang dengan sengaja melakukan pelanggaran

Dibagian lain Warnadi, mendukung penuh penertiban terhadap alat tangkap ikan yang merusak kelestarian dan keberlangsungan ekosistem laut. “ Sudah barang tentu penertiban itu dilaksanakan aparat penegak hukum di laut khususnya. Termasuk didalamnya semua unsur masyarakat melalui kegiatan kelompok pengawasan masyarakat ( Pokwasmas ) diseluruh wilayah perairan laut Kabupaten Tegal dan sekitarnya” ujar ketua PNS Jateng Warnadi

Dalam kesempatan yang sama Warnadi, berharap pada pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha penangkapan ikan yang secara nyata menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. “ Saya berharap pada pemerintah untuk memberi kemudahan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan, dalam pengurusan dokumen ijin penangkapan ikan atau sipi, khususnya bagi nelayan kecil atau tradisional “ pinta Warnadi

Diakhir statmennya Warnadi, meminta  rancangan undang-undang perikanan yang baru nanti harus memperhatikan betul  aspek kelestarian laut dan kepentingan nelayan kecil serta ketegasan sangsi bagi pelaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Seementara sekretaris PNS Jateng, Akhmad Adikin, pada sejumlah awak media mengatakan fihaknya telah menyampaikan surat permohonan audensi kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kepala Staf Kepresidenan. “ Mengenai hari dan tanggal audensi masih bersifat tentatif, menyesuaikan jadwal dan kesempatan yang diberikan oleh fihak kementerian dan Kepala Staf Kepresidenan” ujar Adikin

Agenda audensi menurut Adikin lebih didasari pada  aspirasi yang berkembang dari para nelayan tradsional, purse saine, cumi dan gill net yang disampaikan pada Perkumpulan Nelayan Sejahtera Jawa Tengah. Terkait dengan pengurusan dokumen kapal penangkap ikan, prosedur dan SOP operasi penangkap kapal ikan oleh aparat penegak hukum di laut. “ Dalam kesempatan itu kami akan menyampaikan aspirasi terkait RUU Perikanan” ungkap Adikin (Dasuki)

Subscribe to receive free email updates: