Paguyuban Nakoda Kapal Cumi Putra Bahari Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Slawi – Marka News. Ratusan nahkoda anggota paguyuban kapal cumi Putra Bahari wilayah Pantura Barat Provinsi Jawa Jawa Tengah belum lama ini  menggelar deklarasi Pemilu Damai. Kegiatan berlangsung di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Jl. Raya Pantura Suradadi  Kab. Tegal dihadiri  kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuuhan (KSOP) yang diwakili Muhammad Andi Arifin dan Kapolsek Suradadi AKP Supratman.

Jajaran pengurus Paguyuban Nahkoda Kapal Cumi Putra Bahari Wilayah Pantura Barat hadir Rifai ketua didampingi Imam Muhtadi  dan sejumlah pengurus serta anggota paguyuban.

Deklarasi mendukung Pemilu damai mengusung tema “ Terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019 yang aman dan damai serta menolak segala bentuk kekekrasan , anarkisme, intoleransi dan penyebaran berita hoax. Aksi Anti ras ini dimaksudkan demi menjaga keutuhan NKRI tanpa sara, hoax dan ujaran kebencian

Petugas dari KSOP Muhammad Andi Arifin dalam kesemapatan itu mengungkapkan dokumen identitas pelaut merupakan dokumen bagi pelaut yang terdiri atas Buku Pelaut dan Kartu Identitas Pelaut. “ Kedua dokumen itu wajib dimiliki setiap kapal dengan kontruksi berukuran panjang dua belas meter atau lebih wajib memiliki buku pelaut, ujar Arifin

Buku Pelaut menurutnya diberikan pada mereka yang memiliki sertifikat keahlian pelaut  atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal. “ Sekarang tengah dibuka kesempatan mengikuti pendidikan ilmu pelayaran guna mendapatkan buku pelaut yang diselenggarakan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Semarang yang biayanya ditanggung pemerintah” ungkap Arifin.

Sementara Kapolsek Suradadi AKP Supraptman dalam sambutannya mengatakan aset terbesar bangsa Indonesia adalah persaudaraan dan keberagaman, Maka segala upaya yang mengarah pada perpecahan antar anak bangsa melalui penyebaran ujaran – ujaran  kebencian dan berita hoax  adalah perbuatan yang tidak beradab sertai sebagai cerminan dari minimnya akal sehat, ujarnya.

Ketua Paguyuban Nakoda Kapal Cumi Putra Bahari, Rifai dalam sambutannya mengungakpakan selama ini para nelayan di Kabupaten Tegal mengeluhkan lamanya pembuatan berbagai perizinan penangkapan ikan, terutama Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Nelayan umumnya mengeluh pengurusan SIPI yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan hingga satu tahun "Pembuatan SIPI waktunya tidak pasti. Bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun lebih," ujar dia.

Lamanya pembuatan SIPI, kata  Rifai membuat nelayan dihadapkan pada dua pilihan, yakni nekad melaut dan tidak melaut. Bagi nelayan yang nekad tidak mengantongi SIPI, kata dia, risikonya akan ditangkap aparat keamanan di laut. Namun, bagi nelayan yang memilih tidak melaut, mereka akan dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Paguyuban nahkoda kapal cumi Putra Bahari, Rifai berharap besar agar pembuatan surat ijin penangkapan ikan dibuat mudah dan cepat. harap Rifai (Chaerul Azmi)

Subscribe to receive free email updates: