Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Kota Tegal

Tegal. Marka News. Menteri Kelautan dan Perikan Edhy Prabowo Selasa 7 Juli 2020 melakukan kunjungan kerja di TPI Muarareja Kota Tegal. Dalam kunjungnnya menteri didampingi Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Walikota Tegal M.Jumadi, juru bicara kepresidenan Ali Muktar Ngabalin, Dirjen Perikanan Tangkap Zulfikar Muktar, mantan gubernur Aceh Abdullah Puteh, mantan menteri Kelautan Perikanan Rokhimin Dahuri.

Turut hadir dalam kesempatan itu, ketua HSNI Jateng Jumali, Ketua HSNI Kota Tegal Riswannto HSNI, Ketua PKNT Kota Tegal Susanto, sekretaris Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kab. Tegal Dasuki Raswadi, anggota DPR RI M. Haekal, anggota DPD RI Denty Eka Widi dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan yang sama Menteri Kelautan dan Perikanan juga meresmikan Fishers Center Safe  Seas Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, bidang perikanan presiden  memerintahkan bangun sektor perikanan budidaya dan hubungan komunikasi serta hubungan dengan nasib nelayan perikanan tangkap. Alat tangkap jenis tertentu kalau sudah tidak boleh atau dilarang harus ada jalan keluarnya. "Kalau dilarang gantinya apa, jangan dilarang lantas disuruh mati" ujarnya.

Nelayan juga tidak boleh  merusak lingkungan laut. Pertemuan dengan sejumlah nelayan kecil  besar dan kelompok - kelompok nelayan. Semua nelayan tidak ada yang mau dimatikan usahanya. "Semua nelayan harus bersedia diatur dan sanggup mengikuti kebijakan pemerintah selama tidak mempersulit dan mematikan usahanya" ungkap menteri.

Diiskusi panjang sudah terjadi sekarang, waktunya menjalankan keputusan dan melaksanakan keputusan bagi yang tidak setuju silakan beri masukan "Tidak usah protes - protes, tidak usah main politik di publik,  tidak usah jadi terkenal karena penderitaan orang lain. Kalau tidak suka sama menteri KKP secara pribadi, hadapi secara pribadi. Tidak usah ngomong-ngomong di media" ungkap Edhy Prabowo.

Menteri Edhy Prabowo mengatakan kebijakan yang ia buat membuat kehidupan nelayan semakin baik. Bahkan belakang dirinya banyak ahli-ahli perikanan. Dari profesor yang ahli penangkapan ikan sampai ahli budidaya ikan.  "Profesor ahli lingkungan semua pelaku usaha saya libatkan. Semua sudah mewakili untuk menyampaikan aspirasi dari yang menolak sampai yang menerima. Artinya ada kesimpulan besar itulah kesimpulan menjadi kesimpulan politik" tuturnya

Dikatakan keputusan berupa undang-undang, peraturan menteri yang baru dan peraturan ini pun diuji dalam rapat kabinet. Setelah itu dimatangkan dan di desain dilihat sampai akhirnya jadi hahasa hukum yang benar. "Nah kalau sudah begini mengambil keputusan terus tiba-tiba hanya karena bahasa media sosial untuk digagalkan. Saya tidak terima dan saya akan dilakukan koreksi dalam perjalanannya di mana peraturan yang melanggar. Di mana peraturan yang tidak sesuai dengan lingkungan dikoreksi peraturan itu" katanya.

Para pelaku usaha perikan dan nelayan diharapkan jangan panik kalau akan ada yang mengevaluasi peraturan.  Sejak dijadikan undang-undang sejak itulah evaluasi seyogyanya sudah dimulai. "Saya tidak akan juga ngotot kalau ternyata sebagian besar banyak yang berdampak buruk karena peraturan itu. Peraturan yang kita bikin bersama-sama bukan peraturan seperti kitab suci. Semua bisa diperbaiki jadi nggak usah berisik di media karena nggak suka. Kalau ada yang mau mengganti saya dengan siapapun. Bagi saya jabatan menteri tidak penting. Karena jabatan itu titipan. Paling penting selama menjabat apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Itulah semangat saya, maka itu saya hadir ke sini" pungkasnya. (Firda Maesuri)

Subscribe to receive free email updates: