Pimpinan DPRD Kab Tegal Geram Melihat Kinerja Satgas Covid 19

Slawi. Marka News – Kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal masih tinggi. Bahkan, status zona merah di daerah tersebut belum turun. Setiap hari, jumlah pasien Covid-19 rata-rata sekitar 60 orang. Hal itu membuat Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal geram. Sebab, anggaran yang dialokasikan DPRD di tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sangat besar. Yakni mencapai Rp 86 Miliar. Namun yang terjadi, penyerapannya baru sekitar Rp 900 juta.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kenapa penyerapannya belum maksimal,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Tegal terkait penangan Covid-19, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tegal, Jumat (18/6).

Rudi Indrayani mengungkapkan, anggaran untuk penanganan Covid-19 dialokasikan sejak 2020 lalu. Kala itu, Pemkab Tegal mengalokasikan sekitar Rp 156 miliar. Namun realisasinya hanya Rp 75 miliar. Sisanya dikembalikan lagi ke kas daerah. Sedangkan di tahun ini, resapannya juga belum maksimal.

“Kami heran, padahal kami sudah mengalokasikan anggarannya. Tapi kenapa masih begini. Kasus Covid masih tinggi. Kami sangat malu dengan daerah lain, kita (Kabupaten Tegal) selalu disebut di tingkat nasional,” kata Rudi tegas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDIP, Rustoyo mengaku juga sangat menyayangkan anggaran yang belum digunakan maksimal. Padahal, anggota TNI-Polri sudah membantu menangani kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal. Namun, OPD yang mendapatkan alokasi anggaran penanganan Covid, sepertinya kurang serius.

“Kami amati, sepertinya banyak hal yang menjadi masalah. Penangan Covid lemah dan amburadul. Data kasus juga tidak sinkron. Terlebih penyerapan anggarannya juga lemah,” kata pentolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Wakil Ketua Satgad Covid-19, Sabilillah Ardie, mengakui jika penyerapan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 86 Miliar baru terserap sekitar Rp 900 juta. Mendasari keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabuparen Tegal, minimnya penyerapan itu karena terlambatnya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat ihwal penggunaan anggaran Covid-19. Termasuk juknis untuk pembiayaan insentif tenaga kesehatan yang belum terbayarkan sejak November 2020 lalu. Totalnya sekitar Rp 40 miliar.

“Langkah kita untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah melakukan vaksinasi secara maksimal. Target kita sehari 4000 sampai 5000 dosis,” tegasnya.***

Subscribe to receive free email updates: